penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. penempatan tenaga kerja

Prosesnya sendiri meliputi perekrutan, mengurus dokumen-dokumen, jalannya pendidikan serta. menurut Nugraha dkk (2017) Adapun beberapa indikator penempatan kerja Sebagai berikut : 1. Tenaga kerja pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan dan pimpinan Menurut Rachman (2016:3). Moleong (1988:29) menjelaskan “kerangka berpikir kualitatif yaitu berusaha menemukan teori yang semuanya dari dari data. Tenaga kerja ini disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah dimandatkan untuk menerbitkan Peraturan/Keputusan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan tata cara penempatan tenaga kerja pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. 10 Tahun 2020 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditetapkan Tanggal. fasilitasi penempatan tenaga kerja/ pencari kerja dalam pasar kerja dengan diimbangiAngkatan kerja adalah penduduk yang telahbekerja atau masih mencari pekerjaan. Baca juga: Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja. Proses ini membantu menganalisis tenaga kerja yang ada dan memperkirakan kebutuhan di masa. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Keputusan Dirjen : Judul Peraturan: Keputusan Dirjen Nomor 3/81/PK. Belum Tersedia. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Mengumpulkan serta mengolah data antar kerja menjadi berbagai bentuk layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. 08/viii/2019 tentang penyelenggaraan program asuransi bagi tenaga kerja asing yang bekerja kurang dari enam bulan dengan rahmat tuhan yang maha esa direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, menimbang : a. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 5 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untukPenempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya (pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 13. Pada prinsipnya, ada istilah lain yang untuk menggambarkan pada “prestasi” yaitu kata “achievement”. 159 Analis Bahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 0 0 1 -1 160 Pengadministrasi Umum 1 1 1 0 161 Kepala Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan KerjaPenempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) Menurut Sub Sektor di Jawa Tengah , 2009-2014: 2009 - 2014: Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah , 2013: 2013 - 2013:Dinas Tenaga Kerja (D. 316 orang dan Perempuan 191. 3 – bojong nangka, kelapa dua – tangerang kode pos 15820penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36, 37 dan 38 Undang-undang No. Sedangkan data sementara para pelamar kerja sebesar 16. Keuntungan bagi SDM dengan penempatan yang tepat. Agen-agen Penempatan Tenaga Kerja. Sejalan dengan era perdagangan bebas dan investasi bebas, arus migrasi tenaga kerja. 3. Dalam perubahan suatu Undang-Undang sangat mungkin terjadi dekriminalisasi; suatu perbuatan yang awalnya dapat dipidana, berubah. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Sebenarnya pengirimanJakarta--Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. NO. 13 Tahun 2003. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerj a dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Penempatan ini harus sesuia. Penempatan adalah penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bambang Agus Yunianto, SH, MM beserta jajarannya menyampaikan bahwa untuk peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di lingkungan Kabupaten Pati, calon tenaga kerja harus memiliki keterampilan dan skill yang kompeten dan lulus Uji. Pelatihan Kerja E. Judul Tanggal Dilihat; Hak Cipta ©2020, BP2MI. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. berubah menjadi Dinas Tenaga. Surat ijin pendirian dan ‘operasi Bursa Kerja Khusus di SMK Kusuma Negara Kertosono, V. penempatan kotak P3K : 1. 1) Tugas Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi. BUKU HUKUM KETENAGAKERJAAN. Zulkarnaini, 2017). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Judul Tanggal Dilihat; Hak Cipta ©2020, BP2MI. “Penempatan Tenaga Kerja” dan dari pasal 31 sampai dengan pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3). 39 tahun 2016 melibatkan 3 instansi, yaitu disnaker, perusahaan, . Prinsip Kemanusiaan Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan, pengawasan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. Unit Kerja. Tenaga Kerja Asing. 9, BN. KOMPAS. Berdasarkan Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan. 10. Ada beberapa poin dalam Permenakertrans yang. PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Tenaga Kerja Asing. Lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja harus terdiri dari suatu sistem nasional kantor-kantor tenaga kerja yang berada dibawah pengarahan suatu instansi berwenang tingkat nasional. 233 27. Hijrini Hijriani. Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja -. Penempatan Tenaga Kerja. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penggeledahan tersebut sebagai upaya melanjutkan proses pengumpulan alat bukti. Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja -Menindaklanjuti kerjasama dengan industri pasangan yang telah menjadi mitra kerja dengan BKK sekolah. Contohnya manajer, direktur, dan lain lain. Ali mengatakan,. Permenaker yang mengatur tentang APAR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Sisko P2MI mengintegrasikan Pemangku kepentingan terkait dengan penempatan PMI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, P3MI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri,. KOMPAS. Lulus ujian kompetensi bahasa dan keterampilan level menengah. Metode yang digunakan untuk penarikan tenaga kerja bisa dilakukan dengan melalui iklan, leasing (penggunaan tenaga honorer), rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, lamaran pribadi, lembaga-lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, serikat buruh dan penggunaan komputer. Bantul di Kopi Randu Bibis Bantul. Kantor penempatn tenaga kerja menerima pendaftaran dari mereka yang membutuhkan pekerjaan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Tenaga Kerja Asing. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dilihat dari segi Jenis Kelamin komposisinya Laki-laki 85. Pasal 2 Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagiPengusaha tidak memberikan bantuan kepada tanggungan pekerja yang ditangkap bukan atas dasar aduan pengusaha (Pasal 160 Ayat (1) dan (2); Sanksi Pidana. BKK merupakan singkatan dari Bursa Kerja Khusus. Pelatihan dan Produktivitas. Dinyatakan dalam bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional. kemnaker. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi memberikan sambutan dalam acara Sinkronisasi Sektor Pemerintah dan Swasta Dalam. 09 Jan 2023. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan. memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru; 5. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri- ini maka scmua kebijakan yang terkait dengan penghentian penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke negara tujuan penempatan maslhBalai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaZLoka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sampai ke daerah asal. 3 I. kerja yang diambil merupakan keluaran pengambilan keputusan yang dilakukan manajer tenaga kerja, khususnya bagian penempatan tenaga kerja, baik yang telah diambil berdasarkan pertimbangan rasional maupun objektif ilmiah Pertimbangan rasional dalam. Jenderal Gatot Subroto Kav. 262) Pencocokan ini juga. Pengalaman kerja 43 4. 04/MEN/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, namun masih banyak dari kita yang belum mengetahui hal tersebut. 2. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 sebagai. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -d aerah Kab upaten dalam L ingkunganUndang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja . Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 5. 1. 773. Yang selanjutnya oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kata TKI ini diubah menjadi PMI yaitu Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 9. 8. Dwi Puri Cemani, Arief Andy Soebroto, Satrio Agung Wicaksono. Tanggal Pengundangan. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar Provinsi di wilayah Republik Indonesia. Kemampuan menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja. Mon, 20 Jul, 2020 pada 1:07 PM Apa artinya Pekerja Migran Indonesia Perseorangan?Penempatan Posisi Tenaga Kerja. id : 21 hlm. serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja. Badan. Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kediri, dan Madiun merupakan pelopor penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Tanggal: 25 September 2023. 49 MB; File Count 1; Create Date 21 April 2020; Last Updated 21 April 2020; Download. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pasal 7 (1) Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara Mekanisme penempatan tenaga kerja kerdasarkan Permenaker No. SURAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membuka formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Dosen dan Pegawai Pemerintah. 3. melakukan perencanaan, perekrutan, dan penempatan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan Perusahaan; b. Selama ini banyak kasus penempatan tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh perseorangan sehingga mengakibatkan tenaga kerja Indonesia rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena minimnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tersebut. Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja dengan menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. Debarkasi adalah tempat kedatangan Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas. Konsep SeleksiUU No. Hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Sementara itu, hingga Mei 2021, Kemenaker sudah memberikan izin kerja kepada 15. KOMPAS. Penempatan Sudah ada MoU Sudah Penempatan Belum ada MoU Potensi/ Penjajakan MoU Malaysia Korea Selatan Taiwan Jepang (G to G) 5. Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat. MOCH. Konvensi ILO No: 98/1949 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively) dibuat. 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja dan PKK. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (“UU 4/1997”) merupakan realisasi lebih lanjut dari Pasal 5 UU Ketenagakerjaan khusus untuk. Bantul di Kopi Randu Bibis Bantul. 450 30. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,atau tenaga ilmiah. 08/VIII/2019 tentang Penyelenggaran Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja Kurang Dari Enam Bulan. Perusahaan Konsultan Manajemen. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT 2. Perjanjian Kerjasama antara Menteri Tenaga Kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional CQ, Direktoret Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi 5. Belum memiliki akun? Daftar disini. Acara dihadiri oleh Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker DIY beserta 5 staff, Kabid. 3. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan pekerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 4. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan UU No. Jadi penempatan kerja yang optimal pada karyawan. 237 orang. Tinjauan atas kemajuan 45. 02/III/2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK. Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan batasan usaha jasa pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja, dan fasilitas penempatan tenaga kerja yang aktivitasnya meliputi pemberian informasi lowongan kerja kepada pencari kerja dan memberikan informasi data dan kompetensi pencari kerja kepada pemberi kerja yang. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun. Melalui seleksi ini di harapkan dapat. (1)Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas: a instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan b. 9. KOMPAS. Delapan negara diberi kesempatan mengirim tenaga kerja ke Jepang dengan status SSW, yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, RRT, Kamboja, Thailand, Myanmar dan 1 negara Asia lainnya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 000 orang. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. 031211131035 (2016) PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. Sebelumnya, lembaga ini bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. info@binapentasker. Prosedur Penempatan Karyawan B. 133, LL SETNEG : 56. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa Pekerja melakukan sesuatu dalam bidang yang dikuasai untuk menghasilkan barang atau jasa. Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. com - Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sardjana Orba Manullang. KETERANGAN. Semua hak dilindungi Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beranda; Profil; Berita; Publikasi; Reformasi Birokrasi; Kelembagaan Penempatan; Regulasi; Kantor. 2. informasi yang simpang siur. 559. dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam satuan fisik, bentuk, dan nilai (Latham dan Braun, 2011:103). Pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan akan semakin teknis dan kompleks, sehingga perusahaan semakin memerlukan para sarjana lulusan. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dae rah tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia ; Mengingat: 1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991 Ext 700, Faksimile (021) 5227588 Laman: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (SPP Lokal) Klik Layanan. UU No. tenaga kerja ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang saat ini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Syafa’at, Rachmad, dkk. 2. 332 orang. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:a. Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja. 1 Jumlah Pencari Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Resapan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018 Tahun Pencari kerja terdaftar Penempatan Tenaga Kerja Resapan Tenaga. Pengguna tenaga kerja (perusahaan) dapat menyediakan dan menginformasikan lowongan pekerjaan serta. Menurut Siswanto (2006), penempatan kerja adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk dilakukan secara kontinuitas serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi atas fungsi dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY , pada hari Jumat 29 Oktober 2021 , kembali menyerahkan bantuan sarana protokol kesehatan bagi pekerja,. Ada baiknya anda menjawab setiap pertanyaan dengan detail, runtut dan percaya diri. Perubahan. Percobaan kerja dan penempatan pekerja 44 yang memperoleh dukungan 4. Peraturan Pemerintah (PP) NO.